Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia terusik oleh berita kekerasan demi kekerasan yang dilakukan muslim atas nama Islam seperti tragedi Cikeusik dan Temanggung dalam kasus Ahmadiyah. Belum lagi masalah ini selesai teror “bom buku” pun muncul, seperti ledakan bom di Utan Kayu yang juga membuat posisi Islam tersudut. Tidak hanya di Jawa, di Aceh pun peristiwa-peristiwa kekerasan atas nama agama semakin menari-nari didepan mata kita seperti kasus amuk massa di Fajar Hidayah Montasik Aceh Besar dan yang terbaru adalah kasus amuk massa di desa Jambo Dalam Jeunib, Kabupaten Bireuen. Tindak kekerasan atas nama agama di Aceh mengalami peningkatan. Sejak tahun 2011 labelisasi aliran sesat telah memakan korban. Sedikitnya, tiga orang terbunuh di Plimbang (Aceh Besar), 10 orang mengalami luka-luka, ratusan warga diusir dari kampung halaman, dan puluhan anak-istri kerap mendapat intimidasi setiap hari[1].

Meluasnya kasus tuduhan menyebarkan aliran sesat dalam masyarakat Aceh telah menimbulkan masalah serius yang mengancam eksistensi dan masa depan kemanusiaan di mata hukum dan umat.

Semua karena persoalan prasangka adanya aliran/ajaran sesat. Keberislaman kita sekali lagi tercoreng justru disaat kita sedang ingin mempraktekkan Islam rahmatan lil’alamin seperti yang diusung Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah.

Banyaknya konflik yang berakibat pada kekerasan atas nama agama di Aceh dikarenakan para penganut agama di negeri ini salah dalam memahami agama itu sendiri. Kesalahan itu, muncul karena disebabkan dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, sebagai umat beragama dituntut untuk menyebarkan kebaikan dan melawan kemungkaran. Namun sayang, prespektif kebaikan dan kemungkaran itu dirasa sangat subjektif, sehingga menganggap agamanya benar yang harus dibela dan agama orang lain salah dan harus dilawan.

Sebagian  menganggap hal itu sebagai jihad, padahal tentu secara kacamata itu merupakan tindakan radikal yang dapat merugikan agamanya sendiri. Karena esensi agama apapun di dunia ini selalu mengajarkan kasih sayang.

Sementara faktor eksternal, berasal dari kondisi di Indonesia yang saat ini carut marut baik hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Faktor eksternal itulah yang selalu berada di belakang konflik dan kekerasan umat beragama di Indonesia[2].

Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI, Mubarok, mengatakan, kekerasan atas nama agama di Indonesia memang banyak sekali terjadi. Ia juga mengaku bahwa sebagian besar konflik atau kekerasan itu bukan atas dasar agama, melainkan faktor lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan faktor lainnya.

Menurut data yang penulis himpun dari berbagai sumber , sepanjang tahun 2012 telah terjadi 274 kasus kekerasan atas nama agama. Hal ini meningkat 1 % dari tahun 2011 yang berjumlah 267 kasus.  Hal ini membuktikan bahwa, sebagian besar masyarakat ternyata masih ‘gagap’ dalam menyikapi masalah perbedaan. Penulis melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa hal ini terus terjadi: faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan oleh pemeluk agama dalam memahami agamanya, sehingga memunculkan pemahaman skripturalisme. Skripturalisme adalah sebuah pemahaman yang menempatkan agama hanya sebatas teks-teks keagamaan. Dalam paham ini, fungsi utama dalam sebuah agama hanya terletak pada teks-teks yang terkandung di dalamnya. Mereka mengabaikan substansialisasi dan kontekstualisasi keagamaan. Dampaknya adalah mereka terpenjara oleh teks, dogma, dan simbolisme keagamaan. Menurut penulis ini sangat berbahaya, karena pemahaman semacam ini akan berpotensi besar untuk melahirkan kekerasan dan anarkisme.

Sebagaimana kita cermati hari demi hari  contoh kekerasan atas nama agama semakin meningkat. diantara kasus kekerasan tersebut yaitu yang terjadi di Ujong Pancu (Aceh Besar), Lamteuba (Aceh Besar), Ateuk Lam Ura (Aceh Besar), Suka Damai (Banda Aceh), Guhang (Aceh Barat Daya), Nisam (Aceh Utara), Blang Bintang (Aceh Besar), dan Kuta Binjei Julok (Aceh Timur). Kemudian, komunitas Laduni (Aceh Barat).

Untuk itulah, sudah saatnya para tokoh Islam menyadarkan para penganut agamanya untuk lebih dewasa dalam memahami agama dalam konteks Aceh yang beragam ini, selain itu, pemerintah Aceh melalui penegak hukumnya harus tegas menindak penganut agama yang selalu melakukan kekerasan atas nama agama itu. Dan untuk menanggapi sejumlah kekerasan atas nama agama di Aceh, haruslah ada para tokoh yang turut berantisipasi dalam penanggulangan hal ini. Diantaranya adalah para tokoh ulama dan para santri di Aceh. Mereka memiliki sejumlah peran penting demi kemaslahatan masyarakat Aceh.

---